Sengketa Lahan Antara Masyarakat dan Perusahaan 


MARTAPURA – Audensi antara Perwakilan masyarakat desa Campang Tiga Ulu kec. Cempaka (18 orang) dipimpin Sdr. Nurdin Azis dengan Pimpinan DPRD OKU Timur dalam rangka membahas penyelesaian permasalahan sengketa lahan seluas 322 Ha antara masyarakat desa Campang Tiga Ulu dengan PT. LPI di ruang Rapat Pimpinan DPRD OKU Timur.

Yang hadir dalam rapat Ketua DPRD OKU Timur, Beni Dafitson, Sip. Wakil Ketua DPRD OKU Timur Juniah, Wakil Ketua DPRD OKU Timur, Rio. Sekda OKU Timur, Jumadi. Asisten I Setda OKU Timur, Dwi Supryanton.  Asisten Dua Setda OKU Timur, Idrus Musa. Kapolsek Martapura, Kompol Jon Sahidi.

Dalam penyampaian nya Ketua DPRD OKU Timur .Sebagai Wakil rakyat akan memfasilitasi apa yang menjadi keluhan masyarakat dan Pihak Dewan sudah menindak lanjuti permasalahan tentang sengketa lahan tersebut. Apabila PT. LPI sudah berbicara berdasarkan HGU maka kita harus berhadapan dengan meja hijau untuk pembuktian keabsahan surat beserta dokumen masing-masing ,

“Jangankan masyarakat  kami sebagai wakil rakyat saja kurang dihargai oleh pihak PT. LPI dan pihak perusahan,”ujarnya

Dari pihak perusahaan menghadirkan perwakilannya, orang yang tidak dapat mengambil keputusan yang mana  tujuan kita ialah bagaimana keinginan masyarakat ini dapat terealisasi dan dapat menghasilkan keputusan yang tidak berat sebelah terhadap penyelesaian sengketa lahan seluas 322 Ha dengan 161 dengan dasar surat kepemilikan.

Asisten Dua Setda OKU Timur yaitu Pihak pemerintah daerah sudah memberikan surat ke PT. LPI untuk menunjuk perwakilannya yang dapat mengambil keputusan, akan tetapi pihak PT. LPI menyampaikan meminta untuk penjadwalan ulang dikarenakan personel yang ditunjuk oleh pihak perusahan sedang dalam masa cuti melaksanakan umroh.

“Pihak PT. LPI menyampaikan meminta untuk penjadwalan ulang dikarenakan personel yang ditunjuk oleh pihak perusahan sedang dalam masa cuti melaksanakan umroh,”jelasnya

Adapun perwakilan masyarakat Campang Tiga Ulu dalam rapat menyampaikan, kami sudah bertemu dengan Bupati OKU Timur pada tanggal 18 Oktober 2017,

Bupati OKU Timur menyatakan “akan mengambil alih dan akan menyelesaikan permasalahan sengketa tanah tersebut.dalam penyampaiannya bapak Bupati OKU Timur kepada kami akan membentuk tim dalam mencari titik permaslahan,”pungkasnya

Saat itu Penyampaian Bupati apabila PT. LPI bisa menunjukan berkas pembebasan dan pembayaran ganti rugi maka masyarakat tidak boleh menuntut lagi kepada PT. LPI sementara masyarakat dapat menyerahkan berkas kepemilikan tanah yang disengketakan. ujar Samsudin mantan kades Campang Tiga,

“Untuk wilayah dusun Sungai Dua belum seluruhnya diganti rugi oleh perusahan, apabila sudah diganti rugi ada surat tanda tangan saya dan ada persilnya. Selama saya menjadi kepala desa campang Tiga saya belum pernah ditunjukan oleh perusahan mana batas wilayah desa Campang Tiga dengan batas HGU perusahan,”tambahnya

Kesimpulan pada kegiatan Audensi antara lain, Pimpinan DPRD OKU Timur akan mengirim surat Panggilan kedua kepada pihak Pemda OKU Timur agar dapat menghadirkan Pimpinan PT. LPI dalam rangka penyelesaian sengketa Lahan seluas 322 Ha dengan 161 Surat kepemilikan tanah tersebut.

Samsudin mantan kades Campang Tiga mengatakan,”Apabila pihak DPRD OKU Timur tidak dapat menghadirkan pimpinan PT. LPI untuk penyelesaian masalah sengketa lahan ini, Pihak DPRD OKU Timur menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat untuk mengambil haknya kembali,”ujarnya

“Apabila sampai  tanggal 30 November 2018 belum ada keputusan untuk penyelesaian sengketa lahan seluas 322 Ha dengan 161 Surat kepemilikan, maka masyarakat Campang Tiga Ulu akan menerobos dan menduduki secara paksa lahan disengketakan  tersebut,”tutupnya (Lex)

Facebook Comments
Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *